Jakarta, Sinarpaginews.net – Hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan Presiden Jokowi dikabarkan semakin memanas.
Pasalnya ada 7 menteri PDI-P yang disebut sudah menghadap Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, untuk meminta izin mundur dari Kabinet Presiden Jokowi.
Berikut selengkapnya profil dari 7 menteri PDIP yang disebut minta izin Megawati untuk mundur dari kabinet Jokowi.
1. Yasonna Laoly
Yasonna Laoly, merupakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sejak Oktober 2019. Untuk Mundur Dari Kabinet Jokowi, Yasonna Laoly termasuk politikus senior PDIP.
Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003, dan MPR pada 2004 hingga 2014.
Menkumham, Yasonna Laoly. Sejumlah poin revisi UU IKN. Menkumham, Yasonna Laoly menyebut draf akan dikirim ke DPR awal tahun depan.
Inilah riwayat pekerjaan Yasonna Laoly, dikutip dari kemenkumham.go.id:
– 2019 – sekarang Menteri Hukum dan HAM RI,
– 2019 – Terpilih sebagai Anggota DPR RI Dapil I Sumatera Utara,
– 2016 – sekarang Ketua Pokja IV Satuan Tugas Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi,
– 2014 – 2019 Menteri Hukum dan HAM RI,
– 2012 – 2014 Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI,
– 2000 – 2014 Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI,
– 2005 – 2009 Anggota Komisi III DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan,
– 2005 – 2009 Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan,
– 2009 – 2014 Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan,
– 2004 – 2005 Sekretaris Poksi Badan Legislasi, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI,
– 2003 – Sept 2004 Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Utara,
– 2002 – 2004 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklatda) PDI Perjuangan Sumatera Utara,
– 2000 – 2004 Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara,
– 1999 – 2004 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Fraksi PDI Perjuangan,
– 1999 – 2000 Penatar Anggota DPR Kabupaten/Kota se Sumatera Utara (Dilaksanakan FISIP USU dan USAID),
– 1998 – 1999 Dekan Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen,
– 1998 – 2000 Coordinator of International Affair Office, Universitas HKBP Nommensen,
– 1994 – 1998 Ketua Bagian / Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen,
– 1992 – 1994 Asisten di Social Science Research & Computer Lab, College of Humanities and Social Science, North Carolina State University, USA,
– 1992 – 1993 Teaching Assistant. Sociology of Law, Departement of Sociology and Anthropology, North Carolina State University, USA,
– 1989 – 1991 Koordinator Penelitian Intern, Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen
1987 Research Assistan, Departement of Sociology and Anthropology, North Carolina State University, USA,
– 1980 – 1983 Pembantu Dekan, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen,
– 1978 – 1983 Pengacara dan Penasehat Hukum.
2. Tri Rismaharini
Tri Rismaharini, atau yang kerap disapa Risma, merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020.
Mengutip gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan Wali Kota Surabaya. Risma meniti karier sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS Kota Surabaya, sejak dekade sekitar 1990.
Riwayat jabatan Tri Rismaharini, mengutip Wikipedia:
– Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (1997),
– Kepala Seksi Pendataan dan Penyuluhan Dinas Bangunan Kota Surabaya (2001),
-.Kepala Cabang Dinas Pertamanan Kota Surabaya (2001),
– Kepala Bagian Bina Pembangunan (2002),
– Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan (2005),
– Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (2008),
– Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya (2010),
– Wali Kota Surabaya (2010-2015 ; 2016-2020),
– Presiden United Cities and Local Governments Asia-Pacific (2018-2020)
– Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (2019-sekarang)
– Menteri Sosial RI (2020-sekarang)
3. Basuki Hadimuljono
Basuki Hadimuljono, merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR). Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Untuk membangun infrastruktur dasar Ibu Kota Negara ( IKN ) mulai 2022-2024, KemenPUPR memerlukan anggaran Rp 43,73 T. Menteri PUPR surati Menkeu
Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP,dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.
Riwayat jabatan Basuki Hadimuljono mengutip pu.go.id:
– Proyek Pengembangan Air Tanah Jawa Tengah (1981-1984),
– Proyek Pengembangan Air Tanah Nusa Tenggara Timur (1985-1993),
– Pimpro Induk Pengelolaan Wilayah Sungai (PWS) Ciliwung Cisadane (2000-2001),
– Direktur Wilayah Tengah, Ditjen Sumber Daya Air (2001-2002),
– Kepala Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal (2002-2003),
– Direktur Jenderal Sumber Daya Air (2003-2005),
– Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (2005-2007),
– Inspektur Jenderal (2007-2013),
– Direktur Jenderal Penataan Ruang (2013-2014),
– Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2014-Sekarang).
4. Bintang Puspayoga
Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang karib disapa Bintang Puspayoga, adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju.
Wanita kelahiran Bali, 24 November 1968 ini, adalah istri dari Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga (BBC News Indonesia) Ia juga kader PDIP.
Sebelumnya, Bintang Puspayoga mengawali karier dengan mengikuti ajang Puteri Indonesia 1992 mewakili Provinsi Bali, dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih Juara Harapan 2.
Mengutip Wikipedia, ia juga dikenal sebagai atlet tenis meja. Ia pernah menjuarai Kejuaraan Tenis Meja PB Perwosi Oktober 2010 di GOR Sumantri Brojonegoro, Jakarta dan diangkat menjadi Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Provinsi Bali periode 2010-2014. Ia juga merintis kejuaraan tenis meja antar PKK banjar se-kota Denpasar pada 2002.
Bintang Puspayoga, menempuh pendidikan menengah atasnya di SMA Negeri 3 Denpasar, sebelum akhirnya memperoleh gelar sarjana di Universitas Ngurah Rai, Denpasar. Ia lalu memperoleh gelar S-2 Kajian Budaya di Universitas Udayana, Denpasar.
5. Teten Masduki
Teten Masduki, Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Ia juga merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu.
Sekjen PDIP Hasto memakaikan jaket PDIP pada Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Minggu (19/2/2023).
Penyematan jaket itu dilakukan saat keduanya menghadiri Apel Siaga di Alun-alun Kabupaten Lebak, Banten.
Sementara pada 2012, Teten pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur mendampingi Rieke Diah Pitaloka, dalam Pilgub Jawa Barat 2013.
Hasilnya Rieke–Teten memperoleh peringkat ke 2 dari 5 pasangan calon dengan perolehan suara 5.714.997 suara arau 28,41 persen dari suara sah, mengutip Wikipedia.
Pada 2 September 2015, Teten terpilih menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Dirinya juga pernah menjadi staf peneliti pada Institut Studi dan Informasi Hak Asasi Manusia pada 1978 hingga 1989.
Sementara sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) periode 2017-2022.
6. Azwar Anas
Abdullah Azwar Anas, telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (07/9/2022), mengutip menpan.go.id. Dirinya menggantikan Tjahjo Kumolo, MenPan RB sebelumnya yang telah meninggal dunia.
Menpan RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, tidak akan memaksa ASN pindah ke IKN Nusantara. Siapkan tiga skenario. BKN sebut ASN yang pertama pindah.
Sejumlah pekerjaan rumah strategis menanti sepak terjang pria yang pernah memimpin Banyuwangi dan aktif sebagai warga Nahdlatul Ulama ini.
Pada 2000 hingga 2003, Azwar menjadi Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Pada tahun selanjutnya Azwar dipercaya sebagai Ketua PP GP Ansor pada 2004 hingga 2009.
Azwar memulai kiprah politiknya pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui PKB, Azwar menduduki kursi Anggota DPR RI periode 2004-2009. Akhirnya dirinya terpilih menjadi Bupati Banyuwangi bersama Yusuf Wisyatmoko.
Dari tangan mereka berdua, Banyuwangi meraih banyak prestasi dan penghargaan dari berbagai pihak. Banyaknya prestasi itu mengantar Azwar menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode, yakni pada 2010-2015, dan 2016-2021.
Sementara sebelum menjabat Menpan RB, Azwar pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Januari 2022.
7. Pramono Anung
Pramono Anung Wibowo, merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak 12 Agustus 2015.
Pria kelahiran 11 Juni 1963 sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI, mewakili PDI Perjuangan periode 2009-2014.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, berikut riwayat karier Pramono Anung, mengutip Wikipedia:
– Direktur PT Tanito Harum, Jakarta, 1988-1996,
– Direktur PT Vietmindo Energitama, Vietnam, 1988-1996,
– Komisaris PT Yudhistira Haka Perkasa, Jakarta, 1996-1999,
– Komisaris PT Mandira (Mandiri Hana Persada), Jakarta, 1996-1999,
– Komisaris PT Yudhistira Hana Perkasa, Jakarta, 1996-1999,
Pengalaman organisasi
– Ketua Himpunan Mahasiswa Tambang ITB, Bandung, 1985-1986,
– Ketua Forum Komunikasi Himpunan Jurusan Dewan Mahasiswa ITB, 1986-1987,
– Ketua Perhapi, Jakarta, 1998-2000,
– Anggota DPP PDIP, Jakarta, 1998-2000,
– Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Jakarta, 2000-2005,
– Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Jakarta, 2005-2010.
Sudah Menghadap Megawati
Situasi panas antara Presiden Jokowi dan PDIP tampaknya berbuntut pada pemerintah. Pasalnya, kini sejumlah menteri dari kabinet PDIP disebut sudah menghadap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, ingin mundur dari Kabinet Presien Jokowi. Hanya saja, hal tersebut tidak disetujui oleh Megawati.
Hal ini diungkap Politikus PDIP Deddy Sitorus.
Ketika Megawati mendengar hal itu, dia memilih menyinggung tanggung jawab seorang menteri.
“Ketika beberapa menteri datang ke Ibu Mega untuk menyatakan ingin mundur, Ibu bilang bahwa menjadi menteri itu adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada bangsa, kepada rakyat.”
“Sepanjang mereka masih dibutuhkan presiden, silakan presiden,” kata Deddy, Sabtu, (11/11/2023), dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV dikutip dari Wartakotalive.com .
Deddy menyebut, PDIP mempersilakan Jokowi menarik menteri-menteri PDIP apabila menganggap tak lagi dibutuhkan, lantaran sudah tidak sejalan dengan keinginannya.
Meski demikian, Deddy berujar pihaknya tidak akan menarik menteri PDIP.
“Tapi kami tidak akan menarik karena mereka menjadi menteri itu adalah penugasan dan itu diperjuangkan, bukan seperti yang lain, yang kemudian datang dan mendapatkan jabatan ya,” katanya.
Menurut Deddy, para menteri PDIP yang kini duduk di kabinet Jokowi dulunya ikut berberdarah-darah demi memenangkan Jokowi.
“Tetapi kalau presidennya dengan hak prerogatifnya memandang itu sudah tidak sesuai dengan kepentingannya, silakan ditarik. Kami tidak akan menolak,” kata dia menambahkan.
Fokus pemenangan Ganjar-Mahfud MD
Secara terpisah politikus PDIP Andreas Hugo Pareira, tidak mempersalahkan keluarga Jokowi mendukung koalisi lawan politik PDIP di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Menurutnya, PDIP saat ini fokus untuk memenangkan pasangan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang telah diusung, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
“Ya kalau mereka mau dukung ya silakan, kita fokus ke Ganjar dan Mahfud,” ujar Andreas usai menghadiri acara diskusi PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2023) dikutip dari Kompas.com.
Andreas mengatakan, rakyat bisa menilai tentang posisi politik yang memedulikan bangsa ataupun keluarga.
Dia mengungkapkan, rakyat bisa melihat dengan jelas dinamika politik hingga posisi politik.
“Perkembangan ke depan kan rakyat juga akan melihat gitu kan, di mana sih sebenarnya positioning politik,” kata Andreas.
“Ya, kalau kita bilang siapa yang berbicara tentang kepentingan demokrasi, kepentingan bangsa dan negara, siapa yang bicara tentang kepentingan keluarga,” ujarnya lagi.
Sebagaimana diketahui, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal cawapres dari Prabowo Subianto yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Padahal, Gibran diketahui adalah kader PDIP.
Kaesang Pangarep, adik dari Gibran, yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merapat ke Koalisi Indonesia Maju. Kemudian, memberikan dukungan untuk pasangan Prabowo-Gibran.
Terbaru, adik ipar dari Gibran, Bobby Nasution, secara resmi memberikan dukungan untuk pasangan Prabowo-Gibran dalam acara deklarasi dukungan Barisan Pengusaha Pejuang pada 8 November 2023, dikutib nkripost.com.
Bobby bahkan menjadi ketua umum relawan tersebut. Padahal, Wali Kota Medan tersebut juga tercatat sebagai kader PDI-P.
Sementara itu, Presiden Jokowi beberapa kali seolah memberi pesan akan netral di Pilpres 2024.
Mantan Wali Kota Solo tersebut pernah menyatakan bahwa ia memberikan dukungan pada semua pasangan calon demi memajukan bangsa dan negara.(Red)
