Sinarpaginews.net, Yogyakarta – Rapat koordinasi Nasional yang difokuskan pada penguatan tata kelola sektor ketahanan pangan dilaksanakan di Hotel Rich Yogyakarta. Hari rabu 10 September 2025
Kegiatan ini mempertemukan Kejaksaan RI, Kementerian Pertanian. Kementerian Koordinator Pangan, Kantor Staf Presiden (KSP) serta pemangku kepentingan lain sebagai langkah sinergis membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, serta tahan terhadap praktek penyimpangan.
Hadir di acara tersebut
1. Wakajati DIY
2. Asisten Kejati DIY
3. Koordinator Kejati DIY
4. Bappeda Se-DIY
5. Kajari Se-DIY
6. Dinas Pertanian Se-DIY
7. Dinas Koperasi Se-DIY
8. serta Kejaksaan seluruh Indonesia melalui saluran daring
Dalam acara itu disebutkan sektor pangan memiliki urgensi
Yang sangat tinggi karena menyangkut hak dasar masyarakat dan stabilitas Nasional di satu sisi, pangan adalah kebutuhan mendasar yang harus tersedia dengan harga terjangkau dan distribusi yang adil, disisi lain rantai pengadaan barang/Jasa dan distribusi kerap menjadi titik rawan korupsi, kolusi, dan efesiensi,
Lemahnya tata kelola berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, melemahkan kepercayaan publik hingga menganggu Kedaulatan Pangan Nasional.
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) R Narendra Jatna dalam paparannya menegaskan bahwa penguatan tata kelola pangan adalah mandat strategis Kejaksaan RI,
Jamdatun menekankan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN)
Memiliki peran penting, tidak hanya dalam penindakan hukum, tetapi sebagai Compliance Partner Pemerintah dalam setiap kebijakan pangan.
Kepala Kejaksaan tinggi DIY, Riono Budi susanto menambahkan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) hadir sebagai Compliance partner pemerintah melalui legal Opinion (LO), Legal Assistance (LA) dan legal audit JPN memastikan setiap kontrak tender dan distribusi pangan berjalan sesuai hukum dan bebas dari konflik.
Sedangkan Deputi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Pangan Tatang Yuliono menekankan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen percepatan ekonomi desa.
Plt Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Tin Latifah menyoroti program swasembada pangan tahun 2025, termasuk cetak sawah 225 hektare, pupuk subsidi 9,55 juta ton serta optimalisasi irigasi, Tin Latifah menegaskan
Pengawasan perlu dilakukan secara terpadu dengan APIP, BPKP, BPK dan aparat penegak hukum untuk memastikan subsidi tepat sasaran serta mencegah kebocoran distribusi.
Plt Deputi II KSP Edy Priyono menyoroti kelemahan tata kelola beras, pupuk, bawang putih import minyak goreng Minyak kita, dan gula, KSP mengusulkan Reformasi regulasi harga (HPP/HET)
agar realistis
Jamdatun menjelaskan Arah kebijakan Surat Edaran (SE) Jamdatun tentang tata kelola ketahanan pangan akan menjadi pedoman operasional bagi Kejaksaan, Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah serta BUMD sektor pagan dalam.
1. Menjamin kepastian hukum
2. Mengawal keabsahan kontrak pengadaan
3. Memetakan resiko hukum dan mencegah kerugian negara
4. Memastikan distribusi pangan berjalan merata dan tepat sasaran
Jamdatun Narendra Jatna menegaskan
SE ini bukan hanya pedoman teknis, melainkan instrumen strategis pencegahan, dan akan menjadi legal Shield bagi pejabat publik.
Kejaksaan Tinggi DIY memberikan dukungan penuh terhadap penyusunan SE Jamdatun, dengan menekankan pentingnya instrumen hukum preventif untuk mengawal tata kelola.
Kegiatan ini selaras dengan Visi Asta Cita 2024-2029 dan RP JMN 2025-2029 yang menetap kan ketahanan pangan sebagai prioritas utama Pembangunan Nasional tutur Herwatan SH Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi DIY dalam Pers rilis yang diterima Media Sinarpaginews (Red Jogya)
