Sinarpaginews.net Sleman – Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Dra. Shavitri Nurmala Dewi MA didampingi Kepala Bidang (Kabid) Penegakkan Peraturan Perundang Undangan, Sri Madu, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 6 februari 2025, menjelaskan surat dari Dinas Pertanahan dan Tatan Ruang No. 650/0915 tanggal 27 Juni 2024 guna tindaklanjuti Pengendalian Pemanfaatan Ruang kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat dilakukan penertiban penghentian sementara kegiatan pemanfaatan tata
ruang.
Bahwa PT Elena Bima Sena yang beralamat di Jl Griya Taman Asri Sarangon Pandowoharjo, Sleman dalam melakukan kegiatan Pembangunan Perumahan Athalia tidak mematuhi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor. 80 tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Tengah tahun 2023- 2043.
Yang dilakukan PT Elena Bima Sena dalam melakukan kegiatan pembangunan Perumahan Athalia berada dalam pola ruang Zona Pertanian Tanaman Pangan (P-1) dengan ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B) dan Resapan air.
Berdasarkan lampiran V.A Perbup Sleman Nomor 80 tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Tengah tahun 2023-2043 pada tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan (ITBX) bahwa kegiatan pembangunan perumahan tidak diperbolehkan pada Zona Pertanian Tanaman Pangan (P-1)
sedangkan di Peraturan Daerah ( Perda) Kabupaten Sleman Nomor 06 tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan, dilarang dialih Fungsikan.
PT Elena Bima Sena sudah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali oleh Dinas PUPKP dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk menghentikan kegiatan pembangunan sebelum memiliki dokumen kesesuaian.
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Shavitri Nurmala Dewi menjelaskan dalam melakukan penegakkan Perbup atau Perda Kabupaten Sleman Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Perda Nomor 13 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2021-2041 di Pasal 75 ayat (5) huruf b terkait sanksi administratif.
Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan pejabat berwenang :
1. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis dari Sp.1 Sp.2 Sp.3 untuk Sp sudah dilakukan dan apabila kemudian surat peringatan tertulis diabaikan.
2. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat Keputusan penghentian kegiatan sementara. nanti setelah ada surat keputusan itu, kita secara bersama-sama dalam hal ini dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
Dinas PUPKP, Dinas Sat Pol PP dan Dinas Perizinan, melakukan penghentian kegiatan, penertiban secara paksa penghentian itu setelah ada surat keputusannya untuk sanksi administratif ada tahapan tahapan sampai dengan penutupan dan pembongkaran.
Sedangkan Lurah Pandowoharjo, Kamis 6 Februari 2025, H. Catur Sarjumiharta mengatakan belum pernah sekalipun pihak dari penyewa lahan dalam hal ini, PT Elena Bima Sena mengajukan ijin atau bersosialisasi ke desa, karena itu ungkapnya setiap ada tembusan surat peringatan ke desa baik dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang atau dari Dinas PUPKP Sleman selalu saya berikan ke yang punya tanah karena saya tidak punya akses ke PT Elena Bima Sena katanya (Red Jogya)
